16 April 2014

Jokowi di Soal UN. Masalahnya di Mana?

Tiap tahun pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tak lepas dari berbagai masalah, tak terkecuali tahun ini. Mulai dari siswanya, masalah kecurangan, beredarnya kunci jawaban (entah cocok atau tidak), sampai yang terbaru adalah masuknya nama salah satu kandidat Capres yaitu  Jokowi di Soal UN.

Untuk masalah yang terakhir ini tampaknya cukup heboh, hampir seluruh media di Indonesia mulai media elektronik, cetak maupun online memberitakannya. Tak jarang juga yang mengadakan diskusi dengan menghadirkan narasumber terkait. Soal yang dimaksud adalah salah satu paket soal Bahasa Indonesia untuk SMA/MA. Berikut potongan gambar soal, yang saya dapat dari situs berita  Viva

 

Pertanyaannya adalah dimana letak masalah sebenarnya atas kejadian ini.
Saya coba melihatnya dari berbagai kemungkinan. Meskipun saya bukan pengamat, hehehe. Berikut kemungkinan-kemungkinan versi saya.

Kemungkinan 1 : Hoax
Saya langsung berpikir ini adalah berita bohong alias hoax begitu pertama kali membacanya di detik.com. Jika memang ini benar hoax, berarti ini sebagai bukti ke sekian kalinya bahwa media di Indonesia tak dapat 100% dipercaya. Dengan kata lain berita-berita di berbagai media (apapun beritanya) perlu kita cek lagi kebenarannya, jangan begitu baca langsung percaya. Apalagi beberapa media di Indonesia merupakan milik pembesar politik. Sehingga berita-beritanya pun bisa di-setting untuk menguntungkan pihak/golongan tertentu.
Khusus untuk kasus soal UN ini, sepertinya untuk kemungkinan pertama harus dihilangkan setelah konfirmasi dari beberapa orang yang memang melihat soal tersebut.

Kemungkinan 2 : Tujuan tertentu
Dengan tercantumnya Jokowi di Soal UN apalagi menampilkan sisi baik dari Jokowi, tak jarang orang akan berpikir ini ada unsur atau kepentingan politiknya. Karena seperti diketahui bersama Jokowi adalah Capres dari PDIP.

Tujuannya bisa jadi untuk menyasar pemilih tertentu (dalam hal ini siswa SMA) untuk memilih Jokowi.  Bisa juga tujuannya adalah untuk memberikan kesan negatif pada Jokowi dan tim suksesnya. Lah kok bisa? Bisa saja, karena lawan politik akan menuduh tim sukses Jokowi melakukan hal yang kurang etis (yaitu memasukkan Jokowi ke Soal UN) hanya untuk mendongkrak nama Jokowi.

Tapi yang jelas, apapun tujuan politiknya (jika ini memang benar) maka bisa dikatakan ini adalah indikasi buruknya politik di Indonesia. Saking buruknya, sampai-sampai dunia pendidikan pun disatroni. Di saat siswa pusing mikirin lulus UN atau tidak, ehh... orang-orang tertentu malah dengan sengaja memasukkan hal seperti ini hanya untuk tujuan pribadi/golongannya.

Kemungkinan 3 : Tak ada kepentingan politik, hanya soal biasa
Kemungkinan yang terakhir dari analisa saya ini seakan tidak mengandung masalah apapun. Tapi sebenarnya kemungkinan ini malah menimbulkan atau mengindikasikan masalah baru. Masalah yang saya maksud adalah pada dunia pendidikan kita, wabil khusus Kementrian Pendidikan Indonesia.
Kenapa seperti itu ? Coba kita simak lagi dengan seksama soal tersebut!

Soal tersebut adalah soal Bahasa Indonesia, berisi dua paragraf untuk soal no. 13 dan 14. Dan di soal pertama yang ditanyakan adalah Keteladanan Jokowi. Mosok rek, soal Bahasa Indonesia yang ditanya adalah Keteladanan. Lah mikirnya gimana? Saya yakin soal tersebut tak sesuai dengan SKL(Standar Kompetensi Lulusan) Bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Lain halnya kalau yang ditanyakan adalah tentang tema, pokok bahasan, sudut pandang, atau maksud dari kata-kata tertentu dalam paragraf.

Saya yakin juga pembuatan soal UN tidak sembarangan, entah soal tersebut dibuat oleh seorang guru atau staf ahli di Kementrian Pendidikan. Yang pasti soal tersebut ditelaah toh! Dan pastinya yang menelaah bukan orang sembarangan, bisa profesor atau apalah yang jelas orang ahli yang ada di Kementrian. Pertanyaannya kok bisa soal seperti ini lolos dari telaah, apa yang menelaah tidak bisa ? Lah kalau seperti ini jangan-jangan banyak kebijkan pendidikan yang dibuat tapi tidak tahu apa dan bagaimana kebijakan tersebut. Contohnya kurikulum 2013, bisa jadi orang-orang di kementrian juga tidak tahu bagaimana menerapkannya dengan baik. Pokoknya buat kebijakan baru, kurikulum baru. Bagaimana akibatnya yang penting baru. Hmmm parah...
-----------

Saya sih hanya berharap ini hayalah sebuah kekhilafan dari pihak terkait. Masalah ini tetap harus dievaluasi sehingga kedepannya pelaksanaan UN terhindar dari masalah-masalah yang tak penting. Doa saya tetap seperti biasa, semoga pendidikan di Indonesia makin maju dan bermanfaat untuk masa depan Indonesia. Dan berkenaan dengan pendapat saya di atas, yach... itu pendapat pribadi, orang lain mau setuju atau tidak terserah lah. hehehehe.

Orang Jember asli. Operator pendidikan di SMAN 1 Jember.  Suami dari seorang istri. Bapak dari dua anak yang guanteng-guanteng.


EmoticonEmoticon